Strategi Bakamla dalam Melakukan Tindakan Tegas Terhadap Pelanggar Hukum Perikanan
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia memiliki strategi yang kuat dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum perikanan. Dengan tujuan untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia, Bakamla memiliki berbagai strategi yang telah terbukti efektif dalam menangani pelanggaran di laut.
Salah satu strategi Bakamla adalah meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Menurut Kepala Staf Bakamla, Laksamana Bakamla Aan Kurnia, patroli yang intensif di perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran perikanan. “Kami terus meningkatkan patroli di perairan Indonesia guna menjamin keamanan dan kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Bakamla juga memiliki strategi untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pelanggaran perikanan. Menurut Direktur Operasi Bakamla, Laksma Bakamla Wisnu Pramandita, kerjasama lintas sektor sangat penting dalam menangani masalah perikanan. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait lainnya untuk menindak pelanggaran perikanan dengan efektif,” kata Wisnu.
Tindakan tegas yang dilakukan oleh Bakamla terhadap pelanggar hukum perikanan juga didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 92 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Dengan dasar hukum yang kuat, Bakamla dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum perikanan.
Dengan strategi yang kuat dan kerjasama lintas sektor yang baik, Bakamla terus berkomitmen untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari pelanggaran perikanan. Melalui tindakan tegas dan patroli yang intensif, Bakamla siap untuk menindak setiap pelanggar hukum perikanan yang merugikan sumber daya kelautan Indonesia.