Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Batas laut Indonesia sangat luas, mencakup lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, sehingga tidaklah mudah untuk mengawasi setiap titiknya. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran yang terjadi.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), I Made Andi Arsana, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Ketegasan dalam penegakan hukum sangat penting agar pelaku pelanggaran merasa takut dan tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi di Indonesia adalah illegal fishing. Praktik illegal fishing ini merugikan negara dalam hal sumber daya kelautan dan juga merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing harus dilakukan secara serius.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia. “Kami bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara di laut,” ucapnya.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia masih sangat besar. Kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya koordinasi antarinstansi seringkali menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan laut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) I Made Andi Arsana menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam penegakan hukum di laut. “Kerjasama antarinstansi seperti TNI AL, Polri, Bakamla, dan KKP sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum laut di Indonesia,” katanya.

Dengan adanya kerjasama lintas sektoral yang solid dan tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, diharapkan dapat menjaga kedaulatan negara dan sumber daya kelautan yang ada. Hal ini juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran sehingga dapat mengurangi tindakan illegal fishing dan pelanggaran lainnya di perairan Indonesia.