Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla: Tantangan dan Prospek

Penegakan hukum maritim oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², tantangan dalam penegakan hukum maritim pun semakin kompleks.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum maritim oleh Bakamla memiliki dua tantangan utama. Pertama, adalah masalah sarana dan prasarana yang masih terbatas. “Kami masih butuh penambahan kapal patroli dan alat pendukung lainnya untuk meningkatkan efektivitas operasional kami,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam penegakan hukum maritim. Menurut Kepala Bakamla, kerjasama yang baik antara Bakamla dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI AL, dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum maritim.

Meskipun demikian, prospek penegakan hukum maritim oleh Bakamla tetap cerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Dr. Hikmahanto Juwana, Bakamla memiliki potensi yang besar untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi kedaulatan maritim Indonesia. “Dengan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kerjasama antarinstansi, Bakamla dapat semakin efektif dalam menegakkan hukum maritim,” ujar Dr. Hikmahanto Juwana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala Bakamla menegaskan perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. “Kami membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelanggaran hukum maritim yang terjadi di sekitar perairan Indonesia,” tutur Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Dengan adanya upaya bersama antara Bakamla, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum maritim di perairan Indonesia dapat semakin baik dan efektif. Sehingga kedaulatan maritim Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.