Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum di laut Indonesia memang tidak bisa dianggap enteng. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km persegi, serta banyaknya potensi sumber daya alam yang ada, membuat penegakan hukum di laut menjadi suatu hal yang kompleks dan penuh tantangan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah kerjasama antara lembaga terkait. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Kerjasama antara Kementerian/Lembaga, TNI AL, dan Polisi Perairan harus ditingkatkan agar penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan efektif.”

Selain itu, hambatan lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan patroli di laut. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Aji Sudjarwo, “Kami masih kekurangan kapal patroli dan alat navigasi yang memadai untuk melakukan pengawasan di laut Indonesia.”

Namun demikian, upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum di laut Indonesia terus dilakukan. Misalnya dengan peningkatan kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penindakan kejahatan di laut. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kami terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat penegakan hukum di laut Indonesia.”

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di laut Indonesia, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada. Sehingga, wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik dan sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.