Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Pengertian dan Implementasinya

Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Pengertian dan Implementasinya

Peraturan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya laut yang melimpah di sekitar wilayah kepulauan Indonesia. Pengertian peraturan hukum laut sendiri adalah himpunan norma-norma hukum yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di laut, baik itu aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut di Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari hukum laut internasional, hukum laut nasional, hingga hukum lingkungan laut. Implementasinya pun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi lautnya secara berkelanjutan.”

Salah satu implementasi dari peraturan hukum laut di Indonesia adalah pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Sumber Daya Laut (BPSDL). BPSDL bertugas untuk mengelola sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan di laut tidak merusak lingkungan laut.

Menurut Dr. Tony Liwang, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peraturan hukum laut di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya adalah penegakan hukum yang masih lemah di beberapa daerah.”

Dengan adanya peraturan hukum laut yang jelas dan implementasi yang baik, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi lautnya secara optimal tanpa merusak lingkungan laut. Dengan demikian, kedaulatan negara Indonesia di laut dapat terjaga dengan baik dan sumber daya laut dapat dinikmati oleh generasi mendatang.